Sistem pelatihan dan peralatan yang digunakan Balai Latihan Kerja (BLK) di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) perlu diperbaiki. Hal ini dikarenakan masih minimnya peserta BLK yang terserat di dunia kerja.

Berdasarkan informasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumbar, dari 16 ribu peserta yang tersebar di 12 BLK, baru sekitar 40 persennya yang terserap dunia kerja.

“Itu pun saya menduga tidak terserap di sektor-sektor yang lebih baik. Artinya terbatas pada UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah),” kata Anggota Komisi IX DPR RI Marinus Gea, usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI dengan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan jajarannya di Kantor Gubernur Sumbar, Padang, baru-baru ini.

Dikutip dari laman resmi DPR RI (20/02/2019), politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menilai, materi, kurikulum serta peralatan yang digunakan di BLK ini sangat tertinggal. Sehingga Sumber Daya Manusia (SDM) yang dilatihpun ikut tertinggal. Terlebih lagi dengan pencanangan industri 4.0 dengan teknologi yang sangat cepat. Mengambil istilah anak jaman now, peralatan di BLK sudah jadul.

Marinus meminta semua itu tentu harus diperbaiki dan ditingkatkan. Mulai dari materi pelatihan, kurikulum, serta semua peralatan yang digunakan di BLK harus juga mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Sehingga lulusan SDM yang dihasilkan BLK juga merupakan tenaga kerja yang siap pakai di industri besar maupun industri menengah.

“Kami mendorong agar BLK segera memperbaiki cara mengajar, sistem dan kurikulum pengajaran, serta peningkatan berbagai alat pendukung. Di sini saya menyarankan agar jangan bicara secara sektoral, namun menyeluruh dan terintregasi dengan instansi lainnya,” tambah legislator dapil Banten III itu.

Misalnya tenaga perawat Indonesia, lanjut Marinus. Perawat asal Indonesia sudah bisa diterima di Jepang. Ini tidak sulit untuk memberikan pelatihannya, selain menggunakan alat bantu yang berstandar, diperlukan juga tenaga pengajar bahasa Jepang. Ahli bahasa Jepang bisa didapat lewat kerja sama dengan lembaga bahasa asing yang ada. Jadi diperlukan kepekaan Dinas Tenaga Kerja untuk bisa berintegrasi dengan instansi lainnya. |wn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here