Peran tenaga ahli di bidang psikologi forensik sangat dibutuhkan dalam proses persidangan yang menangani kasus kriminal, korupsi dan terorisme. Dalam menjatuhkan putusan akhir, para hakim membutuhkan masukan dari mereka sebagai bahan  pertimbangan, Sayangnya, hingga kini tenaga ahli bidang psikologi forensik di Indonesia masih sangat minim.

Saat ini di Indonesia baru ada 300 ahli psikologi forensik.  Jumlah ini masih sangat terbatas dibandingkan jumlah kasus yang  harus ditangani atas permintaan pihak aparat hukum. “Untuk kasus teroris saja, kami sudah menangani 200 kasus terorisme,” Ketua Umum Asosiasi Psikologi Forensik (APSIFOR), Dra. Reni Kusumowardhani, M.Psi, di sela-sela kegiatan workshop Asesmen Psikologi Forensik Dalam Praktik: Studi Kasus yang diselenggarakan Fakultas Psikologi UGM bekerja sama dengan APSIFOR di ruang seminar Fakultas Psikologi UGM, Selasa (29/01/2019).

Menurutnya, selain kasus teroris,  pihaknya juga diminta bantuan untuk melakukan analisis psikologi forensik untuk terduga dan tersangka kasus korupsi. Sejak 2010 lalu, sedikitnya 50-an kasus korupsi yang sudah ditangani. “Sejak kasus AU hingga SN, kita rutin membantu untuk memberikan analisis rekomendasi,” paparnya.

Reni mengatakan, analisis dan rekomendasi dari tim ahli psikologi forensik sebagian sudah menjadi rujukan para hakim dalam menentukan putusan di persidangan. “Syukur alhamdulillah, rekomendasi para ahli kita cukup didengar oleh hakim,” katanya.

Dia mengakui keterbatasan jumlah anggota asosiasi masih ada sehingga tidak semua permintaan bisa terpenuhi. “Tidak jarang banyak kasus dalam satu bulan harus ditangani dengan orang yang sama,” katanya.

Dikutip dari laman resmi UGM, keterbatasan tenaga psikologi forensik ini diakui Reni disebabkan tidak adanya lembaga pendidikan formal yang khusus mencetak tenaga psikologi forensik, padahal bidang ini memiliki keterampilan tertentu.

Menurut Reni selama ini anggota asosiasi merupakan para psikolog yang telah mendapat sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. “Meski tidak ada pendidikan formal, tidak jadi maslah yang penting kode etik psikologi selalu dikedepankan dengan mengikuti uji kompetensi dan pelatihan,” katanya

Pakar Psikologi Forensik dari Maastrich University, Prof. Corine De Ruiter, Ph.D., mengatakan bidang profesi psikologi forensik merupakan bidang pekerjaan baru di dunia. Di berbagai negara, tidak mudah menempatkan profesi ini dalam daftar profesi yang dianggap penting dalam penanganan sebuah kasus hukum.

Di Belanda, kata Corine, saat ini rekomendasi tim tenaga psikologi forensik menjadi bahan pertimbangan bagi para hakim sebelum menentukan putusan akhir bagi tersangka di persidangan.”Peran dan rekomendasi para psikologi forensik didengar untuk masukan bagi hakim apalagi pekerjaan mereka ada payung hukumnya,” kata Corine.

Di negaranya, kata Corine, setiap terdakwa yang akan dijebloskan ke lapas atau dikirim ke rumah sakit jiwa sangat bergantung dari rekomendasi tim psikologi forensik. |ng

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here